Mempertanyakan Keseimbangan Konstitusional: Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Pemilihan Umum 2024

Questioning Constitutional Balance: The Indonesian Constitutional Court and the 2024 General Election

Abstract

The 2024 general election in Indonesia generated significant constitutional debate following a series of Constitutional Court’s rulings that directly affected electoral arrangements. Amidst growing concerns over democratic backsliding, the Court’s role as the ultimate interpreter of the Constitution becomes crucial in safeguarding electoral integrity and constitutional supremacy. This paper examines the Constitutional Court’s election-related decisions including Decisions No. 90/PUU-XXI/2023, No. 141/PUU-XXI/2023, and the presidential election disputes (PHPU) through a normative-doctrinal approach. The analysis focuses on the methods of constitutional interpretation and the application of constitutional balancing employed by the Court. The study evaluates whether the Court’s legal reasoning reflects a substantive defense of democratic constitutionalism or primarily prioritizes mere procedural justification. The paper argues that the Court failed to actualize a substantive defense, exhibiting instead a pragmatic and fluctuating paradigm shift, which was ultimately employed solely to rationalize the political reality of power. In periods of democratic vulnerability, the institutional failure of the Court in choosing to seek refuge behind the fortress of legal formalism not only generates an illusion of justice for the public, but also indirectly facilitates democratic backsliding by exploiting formal-legal instruments to erode the integrity of the democratic system itself from within.

Keywords: Constitutional Court, 2024 General Election, Democratic Constitutionalism

Abstrak

Pemilihan umum 2024 di Indonesia memunculkan perdebatan konstitusional yang signifikan menyusul serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung memengaruhi pengaturan kepemiluan. Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kemunduran demokrasi (democratic backsliding), peran Mahkamah sebagai penafsir tertinggi Konstitusi menjadi krusial dalam menjaga integritas pemilu dan supremasi konstitusi. Tulisan ini mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu, termasuk Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023, dan perselisihan hasil pemilihan presiden (PHPU), melalui pendekatan normatif-doktrinal. Analisis ini berfokus pada metode penafsiran konstitusional dan penerapan constitutional balancing yang digunakan oleh Mahkamah. Studi ini menilai apakah penalaran hukum Mahkamah mencerminkan pembelaan substantif terhadap konstitusionalisme demokratis, atau justru lebih mengutamakan sekadar justifikasi prosedural. Tulisan ini berargumen bahwa Mahkamah gagal mewujudkan pembelaan substantif tersebut, dan sebaliknya menampilkan pergeseran paradigma yang pragmatis dan fluktuatif, yang pada akhirnya hanya digunakan untuk merasionalisasi realitas politik kekuasaan. Dalam periode kerentanan demokrasi (democratic vulnerability), kegagalan institusional Mahkamah dalam memilih untuk berlindung di balik benteng formalisme hukum tidak hanya menciptakan ilusi keadilan bagi publik, tetapi juga secara tidak langsung memfasilitasi kemunduran demokrasi dengan memanfaatkan instrumen formal-legal untuk mengikis integritas sistem demokrasi itu sendiri dari dalam.

Keywords:  Mahkamah Konstitusi; Pemilu 2024; Demokrasi konstitusional.