Analisis Yuridis Pergeseran Batas Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Seluas-Luasnya Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

A Juridical Analysis of the Shift in the Scope of Local Government Powers in Implementing the Broadest Possible Autonomy Following Law Number 23 of 2014

Abstract

Regional autonomy constitutes one of the fundamental pillars in the governance system of the Unitary State of the Republic of Indonesia, constitutionally guaranteed under Article 18 paragraphs (2) and (5) of the 1945 Constitution. The phrase “the broadest possible autonomy” (otonomi seluas-luasnya) as enshrined in the Constitution has frequently generated interpretive ambiguity in regional governance practices, particularly in delineating the boundaries of authority between the central government and regional governments. Law Number 23 of 2014 on Regional Government was enacted to clarify the division of governmental affairs; however, its implementation continues to reveal various legal problems concerning the tension of authority between the central and regional governments, especially in concurrent governmental affairs. This study aims to juridically analyze the boundaries of regional government authority in implementing the broadest possible autonomy under Law No. 23 of 2014, as well as to identify legal issues arising from the implementation of such division of governmental affairs. The research employs a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach. The findings indicate that although Law No. 23 of 2014 has classified governmental affairs into absolute, concurrent, and general affairs, its implementation still generates normative conflicts, particularly due to the recentralization of authority reinforced by Law No. 11 of 2020 on Job Creation. The principle of the broadest possible autonomy cannot be interpreted as unlimited freedom, but must be exercised within the framework of the unitary state, the Constitution, and applicable legislation.

Keywords: Regional Autonomy; Boundaries Of Authority; Regional Government

Abstrak

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin secara konstitusional melalui Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Frasa “otonomi seluas-luasnya” yang termuat dalam konstitusi tersebut seringkali menimbulkan kerancuan tafsir dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam menentukan batas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hadir sebagai regulasi yang dimaksudkan untuk mempertegas pembagian urusan pemerintahan, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai problematika terkait tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah, khususnya dalam urusan pemerintahan konkuren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis batas kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, serta mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul dari implementasi pembagian urusan pemerintahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 23 Tahun 2014 telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, konkuren, dan umum, implementasinya masih menimbulkan konflik normatif, terutama akibat sentralisasi kewenangan yang diperkuat oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Prinsip otonomi seluas-luasnya tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan tetap harus dijalankan dalam koridor NKRI, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.